Sekjen PBB menyerukan negara-negara BRICS untuk mempromosikan kerja sama multilateral, memastikan tata kelola dan pengembangan AI yang adil, serta mendorong perdamaian dan pembangunan berkelanjutan global.
Sumber: Berita PBB
7 Juli 2025 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres berbicara pada KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, pada hari Minggu, menekankan pentingnya mengarahkan perkembangan kecerdasan buatan melalui mekanisme multilateral yang adil, inklusif, dan berpusat pada hak asasi manusia. Dia juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB dan arsitektur keuangan internasional agar lebih mencerminkan lanskap kekuatan dunia saat ini.
Guterres menyatakan dalam sesi tematik 'Memperkuat Multilateralisme, Urusan Ekonomi dan Keuangan, serta Kecerdasan Buatan', 'AI sedang mengubah ekonomi dan masyarakat kita secara mendalam. Ujian utamanya adalah apakah kita dapat mengarahkan transformasi ini dengan bijak, meminimalkan risiko, dan melepaskan potensi positifnya.'
Dia memperingatkan bahwa tren penggunaan AI sebagai senjata mengkhawatirkan, terutama di tengah situasi perdamaian global yang masih genting.
Dalam membahas tata kelola AI, Guterres menekankan perlunya membentuk panel sains AI internasional independen di bawah PBB untuk memberikan panduan teknis yang adil dan berbasis bukti kepada negara-negara. Dia juga mengusulkan dialog global reguler tentang AI dalam kerangka PBB untuk memastikan partisipasi luas semua negara dan pemangku kepentingan.
Guterres mengatakan, 'AI tidak boleh menjadi klub segelintir negara, tetapi harus bermanfaat bagi seluruh umat manusia, khususnya negara berkembang.' Dia mengungkapkan akan segera mengajukan laporan tentang mekanisme pembiayaan sukarela inovatif untuk mendukung pengembangan kapasitas AI di negara berkembang dan menyerukan dukungan aktif dari negara-negara BRICS.
Dia menegaskan bahwa tata kelola AI yang adil tidak akan tercapai tanpa mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam tata kelola global saat ini. 'Kita berada di era multipolar di mana hubungan kekuatan sedang berubah. Dunia multipolar membutuhkan tata kelola multilateral,' tegasnya.
Guterres menyerukan percepatan reformasi DK PBB dan sistem keuangan internasional, menyatakan lembaga-lembaga ini 'dirancang untuk era yang sudah berlalu' dan harus beradaptasi dengan realitas baru. Dia mengutip hasil konferensi pembiayaan pembangunan di Sevilla, Spanyol pekan lalu, menekankan perlunya meningkatkan representasi negara berkembang dalam tata kelola ekonomi internasional, membentuk mekanisme restrukturisasi utang yang adil, dan melipatgandakan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral, terutama dalam pembiayaan koncesional dan pinjaman mata uang lokal.
Guterres menyatakan langkah-langkah ini penting bagi negara-negara Global Selatan untuk mengurangi kesenjangan digital dan menjadikan AI sebagai alat kuat bagi pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Dia menegaskan, 'Di saat multilateralisme melemah, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kerja sama adalah inovasi terbesar umat manusia. Kerja sama dimulai dengan kepercayaan, dan kepercayaan berasal dari penghormatan semua negara terhadap hukum internasional tanpa kecuali.'
Guterres secara khusus menyoroti situasi Gaza, menekankan perlunya gencatan senjata permanen segera, pembebasan tanpa syarat semua sandera, akses bantuan kemanusiaan yang bebas dan tanpa hambatan, serta penghentian aneksasi dan kekerasan di Tepi Barat. 'Perdamaian harus dibangun berdasarkan solusi dua negara,' tegasnya.
Dia juga menegaskan kembali posisi PBB tentang perdamaian di Ukraina, menekankan bahwa proses harus sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi PBB untuk memastikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dia juga menyerukan penghentian langsung pertempuran di Sudan dan menyoroti konflik yang berlangsung di Republik Demokratik Kongo, Somalia, wilayah Sahel, dan Myanmar.